JAKARTA, VoiceMagz.com – Penguatan layanan kesehatan terus menjadi fokus pemerintah seiring dengan keinginan peningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Hal ini salah satunya diwujudkan dengan pembangunan 270 pembangunan puskesmas di 98 kabupaten yang merupakan daerah perbatasan dan daerah tertinggal.
“Tercatat pada 2015 ada 22 RS dibangun di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Kemudian pada 2016 ad 34 RS, pada 2017 51 RS, pada 2018 sebanyak 61 RS, dan pada 2019 ditargetkan sebanyak 64 RS dibangun. Pada 2018 dibangun 249 puskesmas di daerah tertinggal perbatasan yang tersebar di 49 kabupaten dan tahun ini 270 Puskesmas di daerah perbatasan dan tertinggal,” ujar Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk ‘Membangun Sumber Daya Manusia Menyongsong Era Industri 4.0: Bidang Ketenagakerjaan, Pendidikan, dan Kesehatan’ di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (12/3).
Ini, kata Menkes sesuai Nawacita kelima yang oleh Kementerian Kesehatan diterjemahkan menjadi aksi nyata melalui Program Indonesia Sehat.
“Selain mengubah paradigma sehat, program Indonesia Sehat juga memberi penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional,” kata Menkes.
Seiring itu juga digelar Program Nusantara Sehat, dengan penempatan sebanyak 7.377 tenaga kesehatan. Tenaga kerja kesehatan sendiri mengalami peningkatan sejak 2015 dari sebanyak 694 menjadi 2018 menjadi 3.228 nakes.
Pemberian jaminan kesehatan nasional, menurut Menkes juga terus dilakukan. Jika pada 2014 ada 133,4 juta jiwa dengan PBI 6,4 juta jiwa, sambungnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp199 triliun.
Kemudian pada 2019, tercatat jaminan kesehatan meliputi 217 juta jiwa, dengan target anggaran Rp26,7 triliun.
Menambahkan hal ini, pihak BPJS mengatakan, kian hari memang kian banyak penduduk Indonesia yang bisa akses layanan kesehatan melalui JKN.
“Sebanyak 640 ribu yang berkunjung ke 23 ribu FKTT, 2500 FKRTL. Jadi per hari bisa mencapai 480 ribu,” katanya.
Program jaminan kesehatan nasional, selain meningkatkan akses meningkat, juga memberikan perlindungan finansial.
“Banyak sekali penduduk tertolong, hingga sekitar 15 juta penduduk, yang tidak jadi jatuh miskin karena saat sakit tercover JKN,” katanya .
Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi dan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB Setiawan Wangsaatmaja. (NVR)
