Di 2018, Pengumpulan Zakat UPZ Diperkirakan Rp63 Miliar

by -1,833 views

JAKARTA, VoiceMagz.com – Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam gerakan zakat nasional berupaya terus ditingkatkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

“Layanan UPZ memudahkan para pegawai pada institusi dan karyawan perusahaan dalam menunaikan zakatnya baik yang bersifat rutin setiap bulan maupun jenis zakat lainnya,” ujar Ketua BAZNAS, Bambang Sudibyo di acara Rakernas UPZ Baznas di Jakarta, Rabu (24/10).

Menurutnya, peran UPZ juga menjadi solusi, bukan hanya dalam membantu mustahik di lingkungan pegawai dan karyawan namun juga bagi masyarakat luas. BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta UPZ adalah bagian dalam perjuangan mengentaskan satu persen kemiskinan di Indonesia setiap tahun.

Dikatakan Bambang, kepercayaan publik terhadap UPZ Baznas juga terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan penghimpunan zakat yang terus naik.

Pada Januari hingga Oktober 2018, UPZ telah mengumpulkan zakat senilai Rp50 miliar dan diperkirakan akan terhimpun lebih dari Rp63 miliar. Hasil ini lebih tinggi dari tahun lalu yang terhimpun Rp57,4 miliar.

“Dengan pencapaian ini, UPZ makin mengoptimalkan perannya sehingga makin banyak umat dapat terlayani dalam melaksanakan ibadah zakat dan makin banyak mustahik menjadi lebih sejahtera secara materi dan spiritual,” ujar Bambang.

Saat ini terdapat 128 instansi terdiri dari Kementerian, Lembaga Negara, BUMN, dan Swasta yang sudah terbentuk UPZ Baznas dan melayani penghimpunan serta penyaluran zakat. Semakin banyak UPZ terbentuk sehingga makin banyak umat terlayani.

Dalam kesempatan ini, sejumlah UPZ di Kementerian mempertanyakan payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) penarikan zakat 2,5% bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini bertujuan agar memudahkan UPZ di

Menanggapi hal ini Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag), Fuad Nasar mengatakan Perpres penarikan zakat 2,5% bagi menimbulkan reaksi publik yang bermacam-macam.

“Kita rasa belum tepat waktunya,” ujar Fuad di hadapan peserta Rakernas.

Dikatakannya, membawa zakat ke ranah instansi pemerintah masih butuh waktu. Disamping itu masih butuh juga peran kepala daerah untuk pengawasan zakat di daerah. (NVR)

No More Posts Available.

No more pages to load.