Bogor, Voicemagz.com — Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia Djonny Syafruddin meminta Pemerintah Daerah (Pemda) agar segera memberikan ijin beroprasinya kembali bioskop yang ada di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Djonny ketika tampil sebagai salah satu pembicara dalam acara diskusi antara para pelaku industri hiburan dengan PWI Jaya Sie Musik Film dan Lifestyle bertajuk ” Recovery Industri Hiburan di Era New Normal”, yang digelar di jambuluwuk resort, Ciawi, Bogor pada Minggu 22 Agustus 2020.
Dalam pemaparannya Djony mendesak agar pemerintah segera memberikan ijin agar bioskop bisa beroprasi kembali. Karena dengan dibukanya bioskop bukan hanya sekedar masyarakat bisa menonton kembali film di bioskop, tetapi juga menghidupkan kembali UMKM yang melekat pada usaha bioskop.
” Intinya kami ingin agar pemerintah daerah segera mengijinkan bioskop dibuka dan bisa beroperasi kembali, kalau yang lain bisa kenapa bioskop nggak bisa?. Jelas Djonny Syafruddin penuh tanya.
Lebih lanjut Djonny menambahkan, ” Tidak boleh ada diskriminasi dalam menentukan kebijkan. Saat ini penerbangan, kereta api, stasiun, pasar, mall , angkutan umum dan lain lain diperbolehkan, kenapa bioskop yang secara infrastruktur jauh lebih aman kok belum boleh, ada apa ini?,” tambah Djonny.
Berdasarkan sebuah penelitian di beberapa negara yang membolehkan bioskop dibuka seperti di Jerman, Inggris, dan singapore , mencatat prosentase penularan di bioskop itu cuma 0,3 persen, ini relatif kecil.Djonny.
Sejak bioskop ditutup pada 23 Maret 2020 lalu, sudah ada beberapa kali wacana untuk membuka kembali operasional bioskop, pada bulan Juli, dan Agustus ini. Tetapi kembali dibatalkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, dengan menimbang kurva penyebaran virus Covid-19 kembali meninggi di DKI Jakarta.
Kerugian akibat penutupan bioskop ini bukan hanyadirasakan oleh pada pengusaha bioskop saja, tetapi juga oleh produser film, serta sekali lagi UMKM lainnya. Oleh karena itu , Djonny meminta kepada pemangku kepentingan, agar GPBSI bisa dilibatkan dalam pengambil keputusan kebijakan perijinan operasional bioskop.
“Ajak Kami bicara, karena kami melihat Pemerintah seperti ragu-ragu dalam untuk mengambil keputusan;” tambah ketua GPBSI ini.
Jika dihitung, paling tidak sejak Iedul Fitri lalu sampai sekarang, ada ratusan judul film yang tidak bisa tayang di bioskop.
“Tercatat sejak bioskop ditutup hingga Lebaran Idul Fitri lalu, 110 judul film tidak jadi beredar, film import juga turut menyetop kirimannya. Akibatnya kerugian yang dialami pengusaha bioskop selama pandemi sangat besar sekali. dampaknya hampir semua karyawan kelompok usaha 21/XXI dan CGV banyak yang di PHK dan dirumahkan. Sementara bioskop tetap membutuhkan perawatan. Sedangkan biaya perawatan proyektor digital itu sangat mahal sekali, bisa di angka 80-100 juta. pungkas Djonny.
Dalam diskusi tersebut juga menghadirkan Djonny Sjafruddin, Inggrid Wijanarko, Roy Jeconiah, Derry 4 Sekawan, Alicia Johar dan Bagiono Prabowo./Irish
