LMKN Targetkan Pengumpulan Royalty 196 miliar di Tahun Ini

oleh
oleh

JAKARTA, VOICEMAGZ.com – LMKN menggelar Rapak Kerja Pelaksana Harian yang dihadiri oleh Ketua LMKN Dharma Oratmangun, Johnny Maukar selaku Komisioner LMKN, Yessy Kurniawan Komisioner LMKN serta Koordinator Pelaksana Harian Hendry Noya serta 12 LMK dari 15 yang diundang.

Dalam rapat tersebut membahas soal koordinasi bersama untuk menata pola kolektif kemudian menyusun strategi kolekting serta merampungkan target – target pengumpulan royalti, yang pada tahun 2024 ini dipatok tkurang lebih 196 miliar belum termasuk royalty digital.

Selaku ketua LMKN, Dharma Oratmangun mengaku menyambut gembira dengan digelarnya rapay ini, karena paparan tentang target-target pengumpulan royalty disampaikan secara jelas.

“Saya menyambut dengan gembira akan adanya  upaya yang ada,  dan target ini harus bisa dicapai di tahun 2024 ini. Dari paparan tadi disitu saya lihat ada kenaikan sekian persen dari tahun yang lalu untuk target pengumpulan royalty dalam satu tahun,” kata Dharma di Jakarta pada Selasa (23/01/24).

Dalam kesempatan tersebut Dharma juga menyampaikan bahwa untuk mencapai target tersebut tidaklah mudah, karena dilapangan tentu ada saja kendala-kendala yang tidak diinginkan. Misalnya ada pengguna atau user yang masih belum mau atau tidak mau bayar.

“Kendala dilapangan tentu ada saja, misalnya ada user yang nggak mau bayar, oleh karena itu kami siapkan upaya hukum atau  langkah-langkah hukum mulai laporkan sampai ke proses pengadilan jika itu diperlukan,  dan kita saya sudah instruksikan kepada koordinator bidang hukum dan pelaksana harian untuk melaksanakan tugas tersebut gitu sampai ke tuntutan hukum ini kendala utamanya,” lanjut Dharma.

Dalam rapat tersebut selain membahas masalah target pencapaian royalty di tahun 2024 juga disepakati tentang besaran prosentase yang didapat para LMK yang bertugas menagih atau mengumpulkan riyaktu.

“Melalui perdebatan yang cukup alot, akhirnya kita sepakati besaran prosentase bagi para LMK yang bertugas mengkolek royalty kepada para user, yaitu 8 persen,” lanjut Dharma Lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Johnny Maukar selaku Komisioner LMKN bidang Lisensi  menyampaikan bahwa dalam rapat koordinasi ini LMKN mengundang 15 LMK, untuk duduk bersama membicarakan tentang kolekting royalty dan masalah-masalah seputar royalty antara LMKN dan LMK, namun tidak semuanya hadir.

“Kami mengundang 15 LMK yang sudah mengantongi ijin operasional  dari Kemenkumham, yaitu KCI, WAMI, PELARI, RAI, ARDI, SELMI, PRO INTIM, PRISINDO, ARMINDO, SMI, PRCI, SNI dan 3 LMK Musik Tradisi yaitu Citra Nusa Swara, Langgam Kreasi Budaya, dan Pro Karindo Utama. Tetapi SNI dan SMI tidak hadir dalam rapat ini,” kata Johnny Maukar.

Menanggapi soal adanya suatu kelompok yang akan menagih sendiri soal royalty konser, Johny mengatakan, ” Kalau mereka tetap pada pendiriannya bahwa kelompok itu tetap akan menagih dengan caranya sendiri kepada promotor, maka LMKN juga tetap akan menagih juga pada promotor itu. Kita lihat undang-undangnya,  ini kan bernegara kalau ada yang tidak cocok dan dirasa kurang pas dari undang-undang itu  kan ada mekanisme hukum,” kata Johny Maukar lagi.

Lebih lanjut Johnny menambahkan” Mereka melakukan Yudisial review apakah ada aturan atau regulasi yang kurang tepat, maka bisa saja mereka tempuh melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi itu kan diatur juga. Atau bisa juga  bersurat kepada pemerintah dan DPR untuk dilakukan perubahan undang-undang itu ada seluruh mekanismenya, kita tidak akan menaggapi orang per orang,” tutup Johnny Maukar,/Ib

No More Posts Available.

No more pages to load.